jenis-jenis bank

Jenis-Jenis Bank

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, jenis bank terdiri atas

bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, juga terdapat Bank Sentral

yaitu Bank Indonesia.

1) Bank Sentral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Sentral (Bank   Indonesia) merupakan

lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah

dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-

undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan

berdasarkan undang-undang.

Tujuan Bank Indonesia adalah

mengatur dan memelihara kestabilan nilai

rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak

dari perkembangan laju inflasi dan

perkembangan nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing. Untuk

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia

mempunyai tugas sebagai berikut.

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank.

d) Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas

Bank Indonesia.

2) Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Bank umum memiliki bentuk hukum yaitu:

a) perseroan terbatas (PT),

b) koperasi, atau

c) perusahaan daerah.

Bank umum hanya dapat didirikan oleh:

a) warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau

b) warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum

asing secara kemitraan.

Bank umum yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) ada yang dimiliki

negara dan swasta. Bank umum milik negara tersebut adalah Bank BNI, Bank

Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank umum berbentuk PT yang dimiliki swasta terdiri atas bank

swasta nasional dan swasta asing. Bank swasta nasional tersebut misalnya Bank Central

Asia (BCA), Lippo Bank, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia (BII).

Bank umum swasta asing misalnya First National City Bank (Citibank). Bank of

America, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank, dan Bank of Tokyo.

Bank umum yang berbentuk koperasi, misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia

(Bukopin), Bank Umum Koperasi Kahoeripan, dan Bank Umum Koperasi Jawa Barat.

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki perusahaan daerah. Perusahaan daerah

tersebut bergerak di bidang usaha antara lain perbankan. Bank milik pemerintah

daerah terdapat pada setiap daerah tingkat satu. Misalnya, Bank Nagari (Sumatra

Barat), BPD Bali, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jatim, BPD Yogyakarta, dan BPD

Maluku.

Tugas pokok Bank Umum menurut Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 adalah

sebagai berikut.

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit.

c) Menerbitkan surat pengakuan utang.

d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan

dan atas perintah nasabahnya.

e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah.

f) Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan cek

atau sarana lainnya.

g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit

box).

i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu

kontrak.

j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998, Bank

Umum dapat pula melakukan kegiatan berikut ini.

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang

keuangan. Contohnya sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek,

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpangan dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c) Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang

berlaku.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Bank

Umum dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut.

a) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

b) Melakukan usaha perasuransian.

c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 6

dan 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat hanya diperbolehkan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Namun, BPR juga boleh memberikan

kredit kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh bank umum.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR mempunyai

tugas sebagai berikut.

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit kepada masyarakat.

c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BPR dilarang melakukan

kegiatan sebagai berikut.

a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas

pembayaran.

b) Melakukan usaha dalam valuta asing.

c) Melakukan penyertaan modal.

d) Melakukan usaha perasuransian.

e) Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana  yang

dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 10  Tahun 1998 tentang

Perbankan.

Adapun bentuk hukum BPR dapat

memilih salah satu dari:

a) Perusahaan Daerah (khusus untuk

milik pemerintah daerah),

b) Koperasi, dan

c) Perseroan Terbatas (PT).

Di beberapa kota di Indonesia

banyak berdiri bank syariah. Bank

Syariah tersebut dapat berasal dari bank

umum maupun bank perkreditan rakyat

(BPR). Bank umum tersebut antara lain

Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah,

dan Bank Danamon Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha menurut

syariah Islam. Pada bank Syariah dikenal

beberapa istilah dalam melaksanakan

kegiatannya, misalnya :

1. Mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil,

2. Musharakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal,

3. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan

4. Ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

pilihan.