Sistem politik di Indonesia

Sistem politik di Indonesia

Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak

seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi

yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Menurut Dardji

Darmadiharjo, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber

pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Perkembangan sistem politik di Indonesia

Sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang runtuh sejak

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik Indonesia

telah mengalami perubahan-perubahan, baik sebelum amendemen UUD 1945

maupun sesudah adanya amendemen UUD 1945. Sejak merdeka,

perkembangan politik di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Sistem politik Indonesia sebelum Amendemen UUD 1945

Perkembangan politik dan sistem politik suatu negara dapat disimpulkan,

salah satunya, dari perkembangan partai-partai politiknya. Perkembangan

partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda. Ini menjadi

manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu

menunjukkan keanekaragaman, ada yang bertujuan sosial (Budi Utomo dan

Muhammadiyah), ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti

Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai

Kristen Indonesia (Parkindo), dan ada juga partai-partai yang mendasarkan

diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI)

yang berasaskan nasionalisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang

berasaskan komunisme. Di masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik

tidak diperbolehkan, kecuali pembentuk partai golongan Islam (Masyumi).

Menurut Mohammad Mahfud M.D. dalam bukunya Hukum dan Pilar-

Pilar Demokrasi perkembangan politik di Indonesia setelah kemerdekaan

dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode.

a) Periode Demokrasi Liberal (1945–1959)

Masa ini ditandai dengan adanya

kebebasan untuk mendirikan partai politik.

Peranan partai-partai politik sangat dominan

dalam menentukan arah tujuan negara

melalui badan perwakilan. Masa ini berakhir

dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5

Juli 1959. Indikator demokrasi liberal di

Indonesia pada masa itu sebagai berikut.

(1) Partai-partai politik sangat dominan

menentukan arah bagi perjalanan

negara melalui badan perwakilan.

(2) Eksekutif berada pada posisi yang

lemah karena sering jatuh bangun

akibat adanya mosi partai.

(3) Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode

ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman

Belanda dicabut.

b) Periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966)

Masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) tiga kutub,

yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai

berhaluan nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan

sosialis, dan pihak militer yang dimotori oleh TNI AD. Saat itu, partai

politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga

kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencaturan politik di

Indonesia. Puncak periode ini adalah terjadinya Pemberontakan G-30-

S/PKI tanggal 30 September 1965. Indikator Demokrasi Terpimpin saat

itu adalah

(1) partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan

adanya tarik tambang antara Presiden, Angkatan Darat, dan PKI;

(2) kedudukan (posisi) badan eksekutif yang dipimpin oleh presiden

sangat kuat, Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang dalam

praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif;

(3) kebebasan pers sangat terkekang, bahkan terjadi suatu tindakan

antipers yang jumlahnya sangat spektakuler.

c) Periode Orde Baru (1966–1998)

Inilah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI yang kedua) yang

melakukan “pembenahan” dalam sistem politik, antara lain, mengenai

jumlah partai politik, yaitu melalui penyederhanaan partai politik (fusi)

menjadi tiga, yaitu

(1) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang berdasarkan ideologi

Islam, merupakan fusi dari partai-partai NU, Parmusi, PSII, dan

Partai Islam.

(2) Golkar (Golongan Karya) yang berdasarkan asas kekaryaan dan

keadilan sosial.

(3) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang berdasarkan demokrasi,

nasionalisme, dan keadilan, merupakan fusi dari Parkindo, Partai

Katolik, PNI, dan Murba.

Dengan demikian, kedudukan partai politik lemah karena adanya

kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada

lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan

eksekutif. Indikator sistem politik Orde Baru sebagai berikut.

(1) Partai politik lemah karena adanya kontrol yang ketat oleh eksekutif

dan lembaga perwakilan penuh dengan intervensi tangan-tangan

eksekutif.

(2) Kedudukan eksekutif (pemerintahan Soeharto) sangat kuat,

mengintervensi kehidupan partai-partai politik, serta menentukan

spektrum politik nasional.

(3) Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang

selanjutnya diganti dengan SIUPP.

Terlepas dari pasang surutnya peran partai politik dalam menentukan

perkembangan sistem politik Indonesia, Sistem Politik Demokrasi Pancasila

yang dikehendaki UUD 1945 sebelum terjadi amendemen sebagai berikut.

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

b) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi

negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan

rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan

mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban

Presiden bila Presiden melanggar UUD.

c) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara

yang bertugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden

atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan

negara lain.

d) Presiden merupakan lembaga tinggi negara yang berkedudukan sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas presiden

adalah menetapkan peraturan pemerintah; mensahkan atau menolak

untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR; mencabut

peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR; menyatakan perang

dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR;

mengangkat duta dan konsul; memberi grasi, amnesti, abolisi, dan

rehabilitasi; serta mengangkat menteri-menteri.

e) DPA (Dewan Pertimbangan Agung) merupakan lembaga tinggi negara

yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan

Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah.

Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak

secara konstitusional, oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh

diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. Karena tidak memiliki

hak memaksa, kedudukan DPA lemah.

f) BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) merupakan lembaga tinggi negara

yang berperan atau bertugas memeriksa jalannya keuangan negara. BPK

merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari

pengaruh pemerintah, namun tidak berarti kedudukan BPK di atas

pemerintah.

g) MA (Mahkamah Agung) merupakan lembaga tinggi negara dan

memegang kekuasan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya

memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah.

2) Sistem politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

Sistem politik hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya

lembaga tertinggi negara. Semua lembaga berada pada posisi yang sebanding.

Selain itu, ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan

Pertimbangan Agung), dan ada pula beberapa lembaga negara yang baru,

yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan

KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amendemen UUD 1945 sebagai

berikut.

a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik

yang terdiri dari 33 provinsi dengan asas desentralisasi sehingga terdapat

pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bikameral), yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih

oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat,

sedangkan anggota DPD adalah perwakilan provinsi yang anggotanya

dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu. Masa

jabatannya adalah lima tahun. DPR memiliki kekuasaan membuat

undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya

pemerintahan.

c) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang

berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan

presiden dan wakil presiden, serta mengubah dan menetapkan UUD.

Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki

masa jabatan lima tahun.

d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden yang berkedudukan

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu untuk masa

jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali dalam jabatan yang

sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang

terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada

presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak

bertanggung jawab kepada parlemen.

e) Kekuasaan yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung

dan badan peradilan di bawahnya bersama Mahkamah Konstitusi.

Adapun Komisi Yudisial berwenang memberikan usulan mengenai

pengangkatan Hakim Agung.

f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, juga

memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.

g) Sistem kepartaian adalah multipartai. Jumlah partai yang mengikuti

Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34

partai politik.

h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil

pemeriksaan diserahkan kepada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari

DPD dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.

i) Pada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota dibentuk

pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

(1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di wilayah

provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah kabupaten/kota.

Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

(2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh gubernur, sedang

pada daerah kabupaten/kota dipegang oleh bupati/wali kota yang

semuanya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing

melalui Pemilu.

(3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh pengadilan tinggi

dan untuk kabupaten/kota dijalankan oleh pengadilan negeri.

Adapun perkembangan partai politik yang mengikuti perubahan sistem

politik pada masa ini ditandai dengan adanya gerakan reformasi sehingga

disebut Era Reformasi. Era ini berawal pada tahun 1998, yaitu masa setelah

jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam

sistem politik, dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan

partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta

mengikuti pemilu yang pertama setelah masa orde baru, yaitu pada tahun

1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.

b. Sistem politik Demokrasi Pancasila

Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila

adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa

Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan

yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya bahwa sistem pemerintahan

menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung, artinya

bahwa meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung

memerintah, melainkan melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri

melalui suatu pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas adanya keseimbangan antara

kebebasan dan kebersamaan semua warganya yang tercermin dalam silasila

sebagai berikut.

1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menghendaki adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk

agama merupakan suatu hak individual (hak asasi manusia) untuk bebas

sesuai dengan keinginannya. Ini adalah esensi dari sistem demokrasi.

2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menghendaki adanya suatu penghargaan terhadap harkat

dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran demokrasi.

3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ini menghendaki adanya suatu pengakuan terhadap perbedaanperbedaan

yang ada di dalam masyarakat Indonesia untuk saling bekerja

sama sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan tertib.

Ini pun sesuai dengan ajaran demokrasi, yaitu adanya keamanan dan

ketertiban.

4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila ini menghendaki adanya kedaulatan di tangan rakyat yang

dijalankan melalui suatu sistem perwakilan dengan mekanisme

permusyawaratan dan perwakilan. Setiap pengambilan suatu keputusan

harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal inilah yang

menjadi suatu landasan mekanisme dari Demokrasi Pancasila.

5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini menghendaki adanya tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan

dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan

ajaran demokrasi, di mana Demokrasi Pancasila merupakan cita-cita

demokrasi Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang

berdasarkan Pancasila adalah prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan

pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat,

kecerdasan rakyat, pemisahan kekuasaan negara, otonomi daerah, supremasi

hukum (rule of law), peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan

keadilan sosial. Adapun prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya sebagai berikut.

1) Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila

adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

2) Kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, artinya pemegang kekuasaan

tertinggi adalah rakyat. Dalam hal ini, kehendak atau keinginan rakyat

merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi.

3) Pemerintah berdasarkan konstitusi, artinya pemerintah menjalankan

kekuasaannya berdasarkan UUD 1945 sehingga memiliki kekuasaan

yang terbatas dan bertanggung jawab.

4) Negara berdasarkan hukum dan hukum yang ada di Indonesia harus

sesuai dengan Pancasila. Segala aktivitas atau kegiatan dalam negara

harus berdasarkan hukum sehingga tidak terjadi suatu bentuk

kesewenangan maupun penindasan.

5) Sistem perwakilan, artinya bahwa rakyat tidak langsung memerintah

negara, melainkan melalui para wakilnya yang duduk di lembaga

perwakilan.

6) Sistem presidensial, artinya bahwa presiden adalah kepala negara dan

kepala pemerintahan atau dengan kata lain, presiden adalah

penyelenggara negara tertinggi.

c. Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila

Pelaksaan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dan dilandasi oleh silasila

yang terkandung dalam Pancasila. Isi pokok pelaksanaan Demokrasi

Pancasila adalah

1) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat dalam

UUD 1945,

2) pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hakhak

asasi manusia,

3) pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan atas institusional

yang sesuai dengan UUD 1945, dan

4) pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum.

Demokrasi Pancasila meliputi berbagai hal yang ada dalam kehidupan

bangsa Indonesia. Selain sistem politik, ada juga sistem sosial dan ekonomi

yang didasarkan pada Demokrasi Pancasila. Demokrasi sosial artinya bahwa

hubungan antarwarga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada

penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan.

Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila.

Adapun demokrasi ekonomi artinya suatu sistem pengelolaan perekonomian

yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini, pengelolaan perekonomian

harus pula berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila sehingga terwujud suatu

keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Demokrasi Pancasila menekankan adanya musyawarah untuk mencapai

mufakat. Ini merupakan suatu mekanisme demokrasi menurut sila keempat.

Dalam musyawarah mufakat, yang terpenting adalah mengenai isi dari

berbagai pendapat dan berlangsungnya musyawarah tersebut. Cara voting

tidak dikehendaki, meskipun tidak serta merta ditolak. Sistem Demokrasi

Pancasila lebih mementingkan jalannya (prosesnya) melalui musyawarah

mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara voting dengan syarat

bila musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai suatu keputusan

bersama. Pemahaman mengenai tata cara bermusyawarah menurut

Demokrasi Pancasila, yaitu

1) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;

2) mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk

kepentingan bersama;

3) mengutamakan semangat kekeluargaan di dalam musyawarah mufakat;

4) tidak memaksakan suatu kehendak, baik pribadi maupun golongan,

kepada orang lain;

5) mengutamakan itikad baik dan tanggung jawab untuk dapat menerima

dan melaksanakan keputusan musyawarah;

6) pengambilan hasil keputusan bersama harus secara moral dapat

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung

tinggi harkat dan martabat manusia;

7) musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang

luhur.

Cara pelaksanaan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk

mufakat ini diatur dalam ketetapan-ketetapan MPR berikut.

1) TAP MPR No. 1/MPR/1993 Pasal 87 dan 92 jo TAP MPR NO. II/

MPR/1990 Pasal 79 menjelaskan bahwa pengambilan suatu keputusan

sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila

hal ini tidak berhasil, maka dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.

2) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93 menjelaskan bahwa syarat sahnya

putusan berdasarkan musyawarah, yaitu apabila diambil dalam suatu

rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah

anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.

3) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 menjelaskan bahwa syarat-syarat

sahnya pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah

a) Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah dilakukan secara

maksimal, namun tidak mendapatkan suatu keputusan bersama.

b) Adanya suatu perbedaan pendapat dan pendirian yang mendasar

sehingga tidak mungkin dipertemukan lagi.

c) Adanya suatu kondisi dan keadaan yang mendesak sehingga harus

secepatnya diambil suatu keputusan.

d) Sebelum dilakukan voting, terlebih dahulu diadakan evaluasi untuk

mempelajari pendapat-pendapat yang berbeda-beda.

e) Pengambilan voting ini sah apabila diambil dalam suatu rapat yang

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat dan disetujui

oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi quorum.

d. Perbedaan sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik

Demokrasi Pancasila

Meskipun sama-sama menggunakan sistem demokrasi, terdapat

perbedaan-perbedaan mendasar antara sistem politik demokrasi liberal dengan

sistem politik Demokrasi Pancasila. Penyebabnya adalah adanya perbedaan

pandangan hidup (falsafah) dari negara-negara yang mempraktikkannya.

Sistem politik demokrasi liberal menggunakan falsafah liberalisme, sedangkan

pada sistem politik Demokrasi Pancasila menggunakan falsafah Pancasila.

Perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1) Demokrasi liberal mengakui adanya kebebasan individual sehingga

memiliki paham individualis, sedangkan Demokrasi Pancasila mengakui

bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kedua hal

tersebut harus seimbang dan selaras. Kebebasan individu tidak boleh

merusak kerja sama antarwarga, begitu juga kerja sama warga tidak

boleh merusak kebebasan individu.

2) Negara dalam demokrasi liberal adalah negara sekuler, sedangkan negara

dalam Demokrasi Pancasila adalah sosial religius.

Demokrasi merupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara

di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun dengan cara yang berbedabeda.

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang sesuai untuk

diterapkan di Indonesia karena pada dasarnya, Pancasila merupakan nilainilai

kehidupan yang telah ada sebelum negara ini diproklamasikan. Salah

satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar bagi sistem

politik di Indonesia.

Sistem politik di Indonesia 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!