7 Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 

a. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, artinya negara dalam

menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum

(supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban

hukum.

Sebagai negara hukum harus ada pengakuan dan perlindungan

atas hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945

pasal 28A-28J, memuat secara khusus mengenai hak asasi

manusia. Pengakuan dan perlindungan HAM semakin kokoh

setelah dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat dilihat

dari kekuasaan yudikatif (MA) yang independen dan tidak boleh

dipengaruhi dan ditekan oleh kekuasaan manapun termasuk

eksekutif. Untuk membantu tugas-tugas Mahkamah Agung dibentuk

lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus dapat

dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga unsur legalitas dapat

dilaksanakan dengan baik.

b. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak

bersifat absolutisme. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya dibatasi oleh UUD 1945 , yaitu dalam Bab III Pasal

4-16 dan peraturan perundangan yang lainnya, sehingga dalam

menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang.

c. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR). Walaupun dalam UUD 1945 basil amandeman

kewenangan MPR berkurang (Pasal 3), namun tetap sebagai lembaga

negara penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi

dibawah Majelis. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif

yang menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4

ayat 1 UUD 1945.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu, DPR

tidak dapat menjatuhkan presiden. Demikian pula sebaliknya DPR

juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Tetapi kedua lembaga ini

harus kerja sama dalam pembuatan Undang-Undang (Pasal 5 UUD

1945).

f. Menteri negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden, oleh sebab itu mereka harus bertanggung

jawab kepada Presiden (pasal 17 UUD 1945).

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Dengan adanya sistem

pemerintahan yang pertama “negara Indonesia adalah negara hukum”

dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan sistem kostitusional

akan membatasi kekuasaan Presiden. Disamping itu DPR juga

mempunyai fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945), yaitu

fungsi dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. ini harus kerja

sama dalam pembuatan Undang-Undang (Pasal 5 UUD 1945).

f. Menteri negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak

bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden, oleh sebab itu mereka harus bertanggung

jawab kepada Presiden (pasal 17 UUD 1945).

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Dengan adanya sistem

pemerintahan yang pertama “negara Indonesia adalah negara hukum”

dan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan sistem kostitusional

akan membatasi kekuasaan Presiden. Disamping itu DPR juga

mempunyai fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945), yaitu

fungsi dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

7 Sistem Pemerintahan Indonesia 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!