TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENJELASANNYA

TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENJELASANNYA

a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum

(Rechtsstaat)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Mikan

berdasarkan kekuasaan belaka. Berdasarkan sistem pemerintahan yang

pertama ini dapatlah dinyatakan bahwa negara Indonesia =Ja1ah negara

hukum. Berbicara masalah negara hukum, kita dapat -engingat kembali

teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh H. Krabbe. Dalam teori

tersebut dinyatakan bahwa hukumlah yang -:enjadi sumber dari segala

kekuasaan. Negara itu sendiri merupa-;:an suatu bentuk hukum, dan oleh

karena itu pemerintah harus dijalan-;:an menurut peraturan-peraturan

hukum

Dengan demikian, negara hukum adalah negara yang menjalankan

pemerintahannya berdasarkan kekuasaan hukum (supremasi hukurm dan

bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara kita adalah

negara hukum. Berarti negara, termasuk perangkat-perangkatnya dalam

melaksanakan tindakan apa pun, harus didasari oleh kepastian hukum.

Dalam kehidupan bernegara yang didasarkan atas hukum, semua hubungan

antara seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang dengan alat-alat

pemerintahan dan alat-alat negara, diatur oleh peraturan hukum.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila alatalat

perlengkapan yang ada di dalamnya senantiasa bertindak sesuai dan terikat

pada aturan-aturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat

perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturanaturan tersebut.

Sehingga suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum harus

memenuhi dua ciri negara hukum, yaitu:

1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia (Human

Rights).

Negara hukum selalu menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemauan

perseorangan atau golongan yang sedang memegang kekuasaan.

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum karena negara

menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi negara.

2) Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan

lain dan tidak memihak.

Dalam negara hukum, setiap penyelenggara wajib menegakkan

keadilan dan kebenaran. Untuk melaksanakan kewajiban seperti itu

dibutuhkan adanya badan-badan hukum seperti pengadilan yang kuat,

mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi oleh badan-badan lain. Dalam

UUD 1945 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan yang

bebas adalah kekuasaan yang merdeka. Maksudnya bebas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuatan-kekuatan lain baik

kekuatan legislatif, organisasi kemasyarakatan dan politik maupun

kekuatan media massa.

b. Sistem Konstitusi

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme

(kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa

cara-cara pengendalian dan pengelolaan pemerintahan dibatasi dan

dipagari oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, Berta dibatasi pula oleh

ketentuan-ketentuan dan hukum lain yang merupakan produk

konstitusional. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan

peraturan lainnya. Konstitusi menjadi pondasi negara yang mengatur

pemerintahannya, membagi kekuasaan dan mengatur tindakantindakannya.

Dengan sistem konstitusional dapat memperkuat dan

mempertegas terhadap sistem negara hukum seperti yang digariskan dalam

sistem pemerintahan Indonesia.

c. Tugas dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan kewenangan

untuk mengubah, menetapkan UUD, melantik kepala negara (presiden)

dan wakil kepala negara (wakil presiden). MPR juga mempunyai

kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden

atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran akum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela.

d. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan

Presiden mempunyai kekuasaan dan tanggungjawab penuh untuk

menjalankan pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan

perintahan. Berdasarkan basil amandemen UUD 1945, yaitu pasal 6A

disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat. Dalam pasal 3 ayat 2 juga dinyatakan bahwa

“Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil

Presiden.”

Ketentuan-ketentuan dalam amandemen UUD 1945 tersebut memberi

pengertian kepada kita bahwa presiden dan wakil presiden bukan lagi

dipilih oleh MPR, melainkan dipilih rakyat secara langsung. Kewenangan

MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat

Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk

UU dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

oIeh karena itu Presiden harus bekerja sama dengan DPR, akan tetapi

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan

Presiden tidak tergantung dari DPR. Dalam Penjelasan UUD 1945

dinyatakan dengan jelas sebagai berikut.

1) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

2) Presiden bekerja sama dengan DPR untuk membuat Undang-Undang

dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

3) Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan sebaliknya DPR juga

tidak dapat menjatuhkan Presiden.

f. Menteri negara sebagai pembantu presiden

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri neara.

Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Pe

«akilan Rakyat, melainkan kepada Presiden.

g. Kekuasaan kepala negara bukan tak terbatas

Walaupun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun

kekuasaannya bukan tanpa batas (absolut). Sistem pemerintahan negara

kita tidak memungkinkan seorang kepala negara bertindak sewenangwenang.

Oleh karena itu, setiap negara demokrasi memiliki konstitusi

untuk membatasi kekuasaan seorang kepala negara. Indonesia sebagai

negara hukum (sistem pemerintahan yang pertama) menganut sistem

konstitusional (sistem pemerintahan yang kedua) dan adanya fungsi

pengawasan (kontrol) DPR.

Apabila masing-masing lembaga negara bertindak sesuai dengan tugas

dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku, maka kemungkinan pemusatan kekuasan

pemerintahan di tangan Presiden dapat dicegah. Di samping itu, Pasal

7A UUD 1945 menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat

iberhentikan MPR atas usulan DPR apabila mengkhianati negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat, melakukan perbuatan tercela maupun

tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan /atau Wakil

Presiden. Hal ini menunjukkan adanya check and balance antara pemerintah,

DPR dan MPR.

TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENJELASANNYA 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!