berbagai kebijakan pemerintah jepang di indonesia

kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia

Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda selama

kurang lebih tiga setengah abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru

yakni dalam cengkeraman penjajah Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di

Indonesia menegakkan pemerintahan militeryang diperintah oleh Angkatan Darat

dan Angkatan Laut.

Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia

karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan

membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan

“Saudara Tua” bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersamasama

membentuk “Kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya (Dai

Toa)”.

b. Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.

c. Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi

pemerintah Jepang, misalnya dalam Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr.

Syamsuddin. Gerakan ini mempropagandakan peranan Jepang sebagai :

1. Cahaya Asia;

2. Pelindung Asia; dan

3. Pemimpin Asia.

Di samping itu juga mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin

Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).

d. Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la

Indonesia tetap berdiri.

e. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang

Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu

kebangsaan Jepang Kimigayo.

f. Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua. Oleh Jepang besi tua ini dilebur

dijadikan alat-alat perang.

g Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik maupun

bank disita.

Akan tetapi, tindakan-tindakan Jepang sama dengan Belanda yakni menjajah

Indonesia. Jepang mulai menggantikan kedudukan-kedudukan Belanda di Indonesia.

Partai-partai politik dibubarkan, surat-surat kabar dihentikan penerbitannya dan

digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.

Dalam bidang politik pemerintahan, oleh Jepang dibentuk 8 bagian pada

pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada Syu

(karesidenan). Pemerintahan daerah diaktifkan kembali untuk memperkuat

dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang.

Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik

pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan

diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur

Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang di Jawa guna mencegah terjadinya

kekacauan. Mulai tanggal 5 Agustus 1942 berakhirlah pemerintahan yang bersifat

sementara dan berlakulah pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang

dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) dipimpin

oleh Kencho, Gun (Kawedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin

oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.

Pemerintah pendudukan Jepang ikut campur tangan terhadap pangreh praja,

yang sebenarnya mereka berkuasa langsung terhadap rakyat akan tetapi selalu diawasi

Jepang. Oleh karena itu rakyat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang.

Akibat dari tindakan-tindakan Jepang tersebut maka rakyat mengalami kesulitan

ekonomi. Kekurangan bahan makanan mengakibatkan rakyat kekurangan gizi dan

kelaparan. Penderitaan dan kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia terjadi di

mana-mana. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa harus mengunakan pakaian yang

terbuat dari karung goni sehingga banyak berjangkit penyakit kulit.

Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan dalam bidang sosial

ekonomi. Bentuk penyerahan padi secara paksa sangat menyengsarakan rakyat.

Akibat dari bentuk penyerahan wajib ini banyak terjadi kelaparan,

meningkatnya angka kematian, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta

keadaan sosial semakin memburuk. Angka kematian lebih tinggi dari angka

kelahiran. Di Kudus angka kematian mencapai 45,0 perseribu (permil) dan di

Purworejo mencapai 42,7 permil sedangkan di Wonosobo mencapai 53,7 permil.

Jadi pada jaman pendudukan Jepang keadaan petani dan masyarakat pedesaan di

Jawa khususnya dalam keadaan sangat menderita.

Selain memeras sumber daya alam, pemerintah pendudukan Jepang juga

memeras tenaga kerja manusia. Untuk menggerakan rakyat Indonesia guna

membantu maka diadakanlah Romusha.

Romusha adalah tenaga kerja paksa

yang dikerahkan Jepang untuk membangun

objek-objek vital, seperti

membangun lapangan terbang, perbentengan-

perbentengan, jalan rahasia

dan terowongan menuju pusat pertahanan,

kubu pertahanan, jalan kereta

api dan lain-lain. Untuk memperoleh

tenaga kasar dalam romusha ini

dikumpulkanlah kaum pria di desa-desa

tanpa diketahui di mana mereka

dipekerjakan. Banyak rakyat di Pulau

Jawa dikirim ke luar Pulau Jawa seperti

ke Irian, Maluku, Sulawesi bahkan ke

luar negeri sebagai Romusha, misalnya ke

Malaysia, Myanmar, dan Muang Thai.

berbagai kebijakan pemerintah jepang di indonesia 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!