BERBAGAI LEMBAGA PENEGAK HAM DI INDONESIA

Lembaga penegak ham di indonesia

1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 atas rekomendasi Lokakarya I

Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI

dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan UU No.

39 tahun 1999, lembaga tersebut telah dikuatkan kedudukan dan fungsinya

sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga

negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,

pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komisi Penyelidik Pelanggaran

(KPP) HAM dapat dibentuk oleh Komnas HAM untuk kasus-kasus tertentu.

Keberadaan Komnas HAM diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal

99 UU No. 39 tahun 1999. Pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk:

a) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna

mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan

memampukannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;

b) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi

manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia.

Komnas HAM melaksanakan

empat fungsi, yaitu pengkajian,

penelitian, penyuluhan, dan mediasi

tentang hak asasi manusia. Keempat

fungsi tersebut selanjutnya dirinci

menjadi 22 tugas dan kewenangan.

Lebih lanjut tugas dan kewenangan

tersebut dapat dibaca dalam UU No.

39 tahun 1999 Pasal 89.

Komnas HAM berkedudukan di

ibukota negara RI. Anggota Komnas

HAM terdiri atas tokoh-tokoh

masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati

cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan,

menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

2) Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun

2000. Sebagai pengadilan khusus, pengadilan HAM berada di bawah lingkup

peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Pengadilan

HAM dibentuk khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kejahatan

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) merupakan contoh

pelanggaran HAM berat.

a) Genosida

Usaha sistematis untuk menghabisi suatu

kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain

disebut genosida. Tindakan pelanggaran hak

asasi manusia ini adalah yang paling mengerikan

dan membahayakan bagi kehidupan suatu

bangsa. Contoh tindakan genosida terjadi pada

Perang Dunia II ketika Hitler yang kala itu

menjadi penguasa Jerman hendak menghilangkan

hak hidup bangsa Yahudi. Ribuan orang

Yahudi mati di kamp-kamp konsentrasi.

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan

maksud untuk menghancurkan atau

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama

disebut kejahatan genosida (Pasal 6). Hal tersebut dilakukan dengan

cara:

(1) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah adanya

kelahiran di dalam kelompok,

(2) membunuh anggota kelompok,

(3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,

(4) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap

anggota-anggota kelompok, dan

(5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke

kelompok lain.

b) Kejahatan kemanusiaan

Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas

atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara

langsung terhadap penduduk sipil disebut kejahatan kemanusiaan. Sebagai

contoh, kekejaman Tentara Serbia Bosnia terhadap penduduk sipil Bosnia

di tahun 1990-an dalam perang Balkan dan kekejaman Polpot saat

memerintah sebagai Presiden Kamboja (1975–1979). Serangan kejahatan

kemanusiaan tersebut menimbulkan:

(1) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik orang

lain secara sewenang-wenang sehingga melanggar asas-asas

ketentuan pokok hukum internasional;

(2) penyiksaan;

(3) pembunuhan;

(4) penghilangan orang secara paksa;

(5) pemusnahan;

(6) perbudakan;

(7) pengusiran alau pemindahan penduduk

secara paksa;

(8) penganiayaan terhadap suatu kelompok

tertentu atau perkumpulan yang didasari

persamaan paham politik, ras, kebangsaan,

etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau

alasan lain yang telah diakui secara universal

sebagai hal yang dilarang menurut hukum

internasional;

(9) kejahatan apartheid, yaitu sistem politik

yang diskriminatif terhadap manusia atas

dasar pembedaan ras, agama, dan suku bangsa;

(10)perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentukbentuk

kekerasan seksual lain yang setara.

Bentuk-bentuk penegakan HAM tersebut juga meliputi lembaga-lembaga:

1) Pengadilan ad hoc HAM, yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus

HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A

tahun 2000.

2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yaitu lembaga yang bertugas

mencari kejelasan kasus HAM di luar pengadilan.

BERBAGAI LEMBAGA PENEGAK HAM DI INDONESIA 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!