BERBAGAI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

BERBAGAI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

a. Periode Berlakunya Demokrasi Liberal (1945-1959)

Pada masa ini, awal mulanya diterapkan demokrasi dengan sistem

kabinet presidensial yaitu para menteri diangkat oleh presiden dan

bertanggung jawab kepada presiden, sehingga yang berhak

memberhentikannya adalah presiden. Namun setelah dikeluarkannya

Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan BP KNIP menjadi

sebuah lembaga yang berwenang sebagaimana lembaga negara,

kemudian diperkuat dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3

Nopember 1945 yang menyatakan diperbolehkannya pembentukan

multipartai, serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

yang menegaskan tanggung jawab adalah dalam tangan menteri. Lahirlah

sistem pemerintahan parlementer yang pada prinsipnya menegaskan

pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen. Pemberlakuan

UUDS 1950 menegaskan berlakunya sistem parlementer dengan

multipartai. Namun perkembangan partai-partai tidak dapat berlangsung

lama karena koalisi yang dibangun sangat rapuh dan gampang pecah,

sehingga mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan pada saat itu.

b. Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965)

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945

dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaan demokrasi

liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itu dapat diselesaikan

dengan menggunakan demokrasi terpimpin, di mana dominasi

kepemimpinan yang kuat akan dapat mengendalikan kekuatan politik yang

ada pada saat itu.

Keadaan pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik

tiga kekuatan politik yang paling utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat

dan PKI. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingi kekuatan

Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatan politik, sedangkan

PKI memerlukan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan presiden

dalam melawan Angkatan Darat. Angkatan darat sendiri membutuhkan

Soekarno untuk mendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politik

Indonesia.

Adanya tank ulur dalam kehidupan politik saat itu, memunculkan

masalah-masalah besar yang menyimpang dari kehidupan demokrasi yang

berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1) Presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan

ketetapan MPRS No.lI1/1963.

2) Adanya perangkapan jabatan oleh beberapa orang, di mana seorang

anggota kabinet dapat juga sekaligus menjadi anggota MPRS.

3) Keanggotaan MPRS dan lembaga negara lain tidak melalui proses

demokrasi yang baik, karena dilakukan dengan cara menunjuk

seseorang untuk menjadi anggota lembaga negara tertentu.

4) Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung berpusat pada

kekuasaan presiden yang melebihi apa yang ditentukan oleh UUD

1945, yaitu dengan keluarnya produk hukum yang setingkat

undangundang dalam bentuk penetapan presiden (Penpres). Misalnya

Penpres No.2/1959 tentang pembentukan MPRS, Penpres No.3/1959

tentang DPAS dan Penpres No.3/1960 tentang DPRGR.

5) DPR basil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena RAPBN

yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR, dan dibentuklah

DPRGR tanpa melalui pemilu.

6) Terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD

1945, dengan berlakunya ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama,

Komunis).

7) Terjadinya Pembrontakan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI)

yang mengajarkan ideologi komunis.

Peristiwa Gerakan 30 September PKI dapat ditumpas dan dibubar-

kan beserta dengan antek-anteknya, bahkan PKI menjadi organisasi

terlarang. Hancurnya PKI, menandai berakhirnya sistem demokrasi :epimpin

dan munculnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila

pan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

c. Periode Berlakunya Demokrasi Pancasila (1965—1998)

Gerakan pembrontakan yang dilakukan oleh PKI merupakan puncak

penyimpangan yang terjadi pada masa berlakunya demokrasi :erpimpin.

Tetapi hal ini menjadi titik tolak bagi pengemban Surat Perintah 11 Maret,

yaitu Soeharto untuk menuju puncak kepemimpinan nasional dengan

dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12

Maret 1967 tentang Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden Negara

Republik Indonesia.

Pada masa orde baru berlaku sistem demokrasi pancasila. Dikatakan

demokrasi pancasila karena sistem demokrasi yang diterapkan didasarkan

pada Pancasila, yang intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiln yang dijiwai sila

pertama, kedua, ketiga dan menjiwai sila kelima. Pengertian demokrasi

pancasila tersebut sesuai dengan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1968

tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, di mana dalam

ketetapan tersebut disebutkan istilah Demokrasi Pancasiia adalah sama

dengan sila keempat dari Pancasila.

Ada beberapa fungsi Demokrasi Pancasila, yaitu:

1) menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara;

2) menjamin tetap tegaknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945;

3) menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia;

4) menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila;

5) menjamin adanya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara

lembaga-lembaga negara;

6) menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip atau asas pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut pemerintahan

orde baru ada tiga, yaitu:

1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia;

2) kekeluargaan dan gotong royong;

3) musyawarah mufakat.

Namun, demokrasi pancasila dalam era Orde Baru hanya sebatas

keinginan yang belum pernah terwujud. Karena gagasan yang baik tu

baru sampai taraf wacana belum diterapkan. Praktik kenegaraan dan

pemerintahan pada rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan

berdemokrasi. M. Rusli mengungkapkan ciri-ciri rezim orde haru sebagai

berikut.

1) Adanya dominasi peranan ABRI dengan adanya Dwi Fungsi ABRI

pada saat itu, yaitu disamping sebagai kekuatan pertahanan keamanan

ABRI juga mempunyai peranan dalam bidang politik. Hal ini dapat

dilihat dengan jatah kursi yang diberikan ABRI dalam MPR;

2) Adanya birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan

politik;

3) Adanya pembatasan terhadap peran dan fungsi partai dalam

pengambilan keputusan politik;

4) Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai

politik dan publik;

5) Adanya massa mengambang

6) Adanya monolitisasi ideologi negara; yaitu negara tidak membiarkan

berkembangnya ideologi-ideologi lain;

7) Adanya inkorporasi; yaitu lembaga-lembaga non pemerintah

diharapkan menyatu dengan pemerintah, padahal seharusnya sebagai

alat kontrol bagi pemerintah.

Kepemimpinan pada masa Orde Baru bertumpu pada Soeharto

sebagai presiden, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Pengambilan kebijakan

bidang ekonomi lebih ditonjolkan tetapi ruang kebebasan lebih dipersempit,

sehingga pada pemerintahan orde baru nyaris tanpa kontrol masyarakat.

Hal ini mengakibatkan kemajuan ekonomi digerogoti oleh korupsi,

nepotisme, dan kolusi.

d. Periode Berlakunya Demokrasi dalam Era Reformasi (1998-

Sekarang)

Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan

yang direspon oleh kelompok penekan (pressure group) dengan

mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh

mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat.

Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan

baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi

ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini

akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan

dan kegagalan suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat

faktor, yaitu:

1) komposisi elite polit

2) desain institusi politik

3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite

dan non elite politik

4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk

mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan

langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi

sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1) reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut

perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal

sistem politik.

2) reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment),

yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik;

3) pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang

lebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat

berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut.

1) Dikeluarkanya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai

Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan

partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal

ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tabun 2002 Pasal 2

ayat 1 yang menyatakan “partai politik didirikan dan dibentuk oleh

sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah

berusia 21 tahun dengan akta notaris”.

2) Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan

kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya

secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi,

DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden

dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

3) Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN,

berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya

ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

4) Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai

keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif,

sehingga terjadi check and balance.

5) Lembaga tertinngi negara MPR berani mengambil langkah-langkah

politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada

pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan

kemajuan (progress report).

6) Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut

surat ijin penerbitannya.

7) Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden

paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.

BERBAGAI DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!