Kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816

KOTAK PENCARIAN




kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816

Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian
memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan
Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19
Oktober 1811.
Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia:

a. Di bidang ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa:
1) Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/
pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente).
2) Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus
membayar pajak sebagai uang sewa.
Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah
mengalami kegagalan karena:
1) Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah,
karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.
2) Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah
petani.
3) Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.
4) Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

b. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial
Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa:
1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta
dan Surakarta.
2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.
3) Melarang perdagangan budak.

c. Di bidang ilmu pengetahuan
Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan
berupa:
1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan
berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.
2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai
sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut
diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.
3) Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan
Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang
mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari
berbagai penjuru dunia.
Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan
Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat
berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi
London.
Isi Konferensi London antara lain:
1) Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu
direbut Inggris.
2) Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung
tahun 1816.
3) Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk
menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.
Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi
Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Cappelen,
dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia
dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk
Van Der Cappelen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda.

Kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Terimakasih telah membaca artikel: Kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816 di Handikas's blog
-SERTAKAN SUMBER ARTIKEL http://handikap60.blogspot.com/2013/01/kebijakan-pemerintahan-inggris-di.html?m=0 KETIKA MENGCOPY !!!
- bagikan artikel tersebut melalui facebook dan twitter
- update artikel di blog ini dengan cara like fanpage facebook dan follow twitter kami
- baca artikel seputar pendidikan yang lain di blog ini

BACA JUGA !!!!

1 comment:

  1. informasi dalam blog ini sangat bermanfaat, isinya sangat inovatif dan kreatif. saya baru menemukan jawaban dari unek-unek yang selama ini membuat saya bingung. makasih ya informasinya!!

    ReplyDelete