contoh, pengertian, dan proses penyusunan peraturan daerah

contoh, pengertian, dan proses penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan sistem

otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan

daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama kepala daerah.

Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing.

Untuk melaksanakan peraturan daerah kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum pembentukan

peraturan daerah adalah:

a. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B +UUD 1945.

b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

d. Keputusan Mendagri No. 21 Tahun 2003; No. 22 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2003; No. 24 Tahun

2003.

e. Tata Tertib DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah.

Pertaturan daerah tersebut buasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur

masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut

pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah

dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud

adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi

2 jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya:

maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat

kehidupan masyarakat terganggu.

b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan

keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat

memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.

Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya

hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara penyusunan

peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda

yang akan dibuat.

b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro

hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan

lain dan kesesuaian format perda.

c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan

unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.

d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada

kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).

e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan

perda.

f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota

pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2) Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

a) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima

orang anggota.

b) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian

dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.

c) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh

anggota DPRD dan kepala daerah.

b. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila

panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala

daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda

dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pemandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala

daerah, pemandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan

jawaban atas pemandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka

tahap pemandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan

jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala

daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara

kepala daerah dan DPRD.

4) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului halhal

berikut :

a) laporan hasil pembicaraan tahap III,

b) pendapat akhir fraksi-fraksi,

c) pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan

terhadap pengambilan keputusan.

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala

daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

3. Contoh Peraturan Daerah

Setelah kalian mengetahui proses pembuatan peraturan daerah, sekarang mari kita lihat beberapa

contoh peraturan daerah yang ada di Indonesia. Setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah

yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan

menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka

penyeberangan (zebra cross)”.

b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan Pasal 23 Ayat (1) berbunyi, “Tempat umum, sarana kesehatan,

tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena

kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.

Pada Pasal 48 ketentuan sanksi pada peraturan yang sama disebutkan bahwa setiap orang yang

melanggar akan dikenakan hukuman denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

c. Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 – 2001

1) No. 001 tentang Penetapan Upah Minimum.

2) No. 002 tentang Penyerahan Hak Pakai/Penggunaan Barang Milik/yang dikuasai Pemprov

Bali.

3) No. 003 tentang Penetapan Juara Perlombaan Kelompencapir.

4) No. 004 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang B.

5) No. 005 tentang Penetapan Desa Sadar Hukum.

6) No. 009 tentang Program Pembangunan Daerah, dan sebagainya.

d. Beberapa Peraturan Daerah Tahun 2001 Provinsi Jawa Timur

1) No. 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2001

2) No. 2 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2001 – 2005

3) No. 3 tentang Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi Jawa Timur

4) No. 4 tentang Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur

5) No. 5 tentang Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Timur dan sebagainya.

e. Perda No. 14 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Sragen.

contoh, pengertian, dan proses penyusunan peraturan daerah 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!