contoh, pengertian, dan proses penyusunan peraturan pusat

contoh, pengertian, dan proses penyusunanPeraturan Pusat

Ketika sedang melihat televisi, pernahkah kalian mendengar tentang pemilu, korupsi, atau

peraturan? Tahukah kamu bahwa pemilu dan korupsi itu diatur dalam undang-undang? Nah, undangundang

tentang pemilu, undang-undang tentang korupsi merupakan salah satu contoh peraturan di

tingkat pusat. Lalu apa yang dimaksud dengan peraturan pusat?

1. Pengertian Peraturan Pusat

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh

warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk

peraturan pusat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,

dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk

peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan

yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan

perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Sedangkan untuk isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung

asas sebagai berikut:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan

ketenteraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara

proposional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik

(kebhinnekaan) dan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan

materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

e. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah

sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa

kecuali.

h. Kesamaan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar

belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, perbedaan jenis kelamin, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat

melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai

dengan hukum peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana dan hukum perdata.

2. Proses Penyusunan Peraturan Pusat

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut kekuasaan legislatif. Menurut UUD 1945,

DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan presiden berhak

mengajukan rancangan undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang, melalui 3 tahap yaitu proses penyiapan rancangan undangundang,

proses mendapatkan persetujuan, serta proses pengesahan dan pengundangan.

a. Proses pengajuan rancangan undang-undang

Proses pengajuan RUU dapat dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu pemerintah dan DPR.

1) Proses RUU dari pemerintah

Proses penyiapan RUU dari pemerintah berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970,

tentang “Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan

pemerintah RI”. Rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah dipersiapkan

oleh masing-masing departemen disertai penjelasan pokok-pokok materi terlebih dahulu

kemudian dilaporkan kepada presiden.

Apabila presiden menyetujui, maka selanjutnya sekretaris negara menyampaikan surat

persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan untuk membentuk panitia

guna membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apabila presiden tidak menyetujui, departemen

yang bersangkutan akan memperoleh surat disertai dengan alasan-alasan.

RUU yang disetujui presiden akan dibahas oleh panitia internal departemen dalam

jangka waktu tertentu. Setelah selesai, RUU tersebut diedarkan kepada:

a) para menteri/lembaga yang berhubungan dengan materi RUU untuk mendapatkan

tanggapan,

b) menteri kehakiman, untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum,

c) sekretaris kabinet, untuk menyelesaikan RUU selanjutnya.

Bila telah mendapatkan persetujuan bersama, maka presiden menyerahkan RUU tersebut

kepada DPR. Proses selanjutnya adalah pembahasan RUU tersebut di DPR. Pemerintah

tidak dapat sewenang-wenang dalam mengusulkan sebuah rancangan undang-undang.

Pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Bila tidak sesuai dengan kondisi rakyat, maka

DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya.

2) Proses penyiapan RUU dari DPR

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR disebut RUU inisiatif. Tata cara pengajuan

RUU inisiatif diatur dalam peraturan tata tertib DPR RI Nomor 9/DPR-RI/1997 – 1998.

RUU dari DPR baru dapat diajukan apabila disetujui sepuluh anggota DPR dari fraksi yang

berbeda, disertai daftar nama dan tanda tangan, serta disampaikan secara tertulis kepada

pimpinan DPR. Oleh pimpinan DPR, RUU tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna.

Selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah/Bamus DPR untuk membahas RUU

tersebut. Apabila Bamus menyetujui RUU, maka kemudian dibawa kembali dalam rapat

paripurna. Selanjutnya jika RUU inisiatif disetujui dalam rapat paripurna, maka DPR akan

membentuk panitia ad hoc untuk membahas dan menyempurnakannya. Langkah berikutnya

adalah RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama.

b. Proses mendapat persetujuan dari DPR

Dalam proses pembahasan di DPR, ada 4 tingkat pembicaraan yang harus dilalui, yaitu:

1) Pembicaraan tingkat I

Pada pembicaraan tingkat I, dilakukan penjelasan dari pemerintah atau panitia ad hoc

mengenai RUU.

2) Pembicaraan tingkat II

Mekanisme yang harus dilalui dalam pembicaraan tingkat II adalah:

a) Pemandangan umum setiap fraksi terhadap RUU dan penjelasan pemerintah atas

pemandangan umum fraksi, apabila RUU berasal dari pemerintah.

b) Tanggapan pemerintah terhadap RUU inisiatif DPR beserta penjelasan panitia khusus dan

jawaban panitia khusus terhadap tanggapan pemerintah tersebut.

3) Pembicaraan tingkat III

Pembicaraan tingkat III merupakan rapat komisi/rapat panitia khusus bersama

pemerintah dengan agenda membahas RUU secara keseluruhan mulai dari penamaan,

pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir RUU.

4) Pembicaraan tingkat IV

Pembicaraan tingkat IV merupakan rapat paripurna berupa laporan hasil pembicaraan

tingkat III, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan.

c. Proses pengesahan dan pengundangan

RUU yang telah disempurnakan dan disetujui DPR dikirim kepada presiden untuk

ditandatangani dan disahkan. Setelah proses penandatanganan, status RUU berubah menjadi

undang-undang dan berlaku untuk umum, serta bersifat mengikat undang-undang baru tersebut

diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

3. Contoh Peraturan Pusat

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilakukan oleh

pemerintah atau warga negara harus berdasarkan hukum. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah

mencakup semua bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial

budaya. Untuk lebih mengetahui tentang peraturan perundang-undangan. Berikut ini akan kita

uraikan beberapa contoh peraturan pusat yang berlaku di Indonesia:

a. Peraturan tentang otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, daerah diberi

kebebasan/kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Peraturan tentang lalu lintas

Peraturan pusat yang mengatur tentang tata tertib berlalu lintas adalah Undang-Undang No. 14

Tahun 1992. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap pengguna jalan raya wajib menaati peraturanperaturan

lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas. Sudahkan kalian hafal rambu-rambu lalu lintas?

Misalnya ketika di jalan raya ada traffic lights dan lampu merah menyala, apa yang harus kalian

lakukan?

Tentu saja kalian harus berhenti, memberi jalan pada pengendara motor atau mobil dari arah

lain untuk lewat. Selain itu, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin

Mengemudi (SIM) dan memakai helm.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 juga mengatur tentang keselamatan bagi para pejalan kaki.

Hal itu diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi, “Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan

dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki”.

Apabila setiap pengguna jalan raya mau menaati setiap peraturan lalu lintas maka tidak akan

terjadi kecelakaan atau kemacetan.

c. Peraturan tentang korupsi

Undang-undang yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio yang berarti busuk, rusak, memutarbalikkan,

ataupun menyogok. Dalam arti luas korupsi adalah penyalahgunaan uang. Fasilitas dan wewenang

atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Korupsi mencakup penyalahgunaan

oleh pejabat pemerintah seperti nepotisme, penyogokan, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya.

dampak negatif yang luas dalam kehidupan suatu bangsa. Di bidang ekonomi, korupsi mempersulit

pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai cara, seperti supervise,

monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK

merupakan lembaga independen yang secara bebas melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan

pengusutan tindak pidana korupsi dari pengaruh siapa pun atau kekuasaan mana pun.

d. Peraturan tentang pajak

Peraturan yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000 berisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas

jasanya tidak diterima secara langsung.

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting bagi penghasilan negara. Penghasilan atas pajak

tersebut dipergunakan negara untuk membiayai kegiatan alat-alat negara, administrasi negara,

lembaga negara. Pajak digunakan untuk melayani sekaligus membangun sarana dan prasarana yang

dibutuhkan masyarakat, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

Kelancaran dan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

saja tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi atau pengabdian masyarakat terhadap negara adalah dengan

membayar pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu maka kita telah ikut melaksanakan

pembangunan nasional.

e. Peraturan tentang hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang

tersebut pemerintah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga masyarakat. Hak asasi

yang dilindungi tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,

hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan,

dan sebagainya.

Selanjutnya, untuk mengawasi dan menegakkan HAM di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan

undang-undang tentang Pengadilan HAM, yaitu UU No. 26 Tahun 2000. Tujuan dibentuknya Pengadilan

Hak Asasi Manusia adalah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

contoh, pengertian, dan proses penyusunan peraturan pusat 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!