Pengertian, Isi, dan Tujuan Konstitusi secara lengkap


a. Pengertian konstitusi
Konstitusi secara literal berasal dari istilah dalam bahasa Prancis, yaitu
constituer yang berarti “membentuk”. Penggunaan istilah konstitusi secara
ketatanegaraan memiliki arti pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal
dengan sebutan gronwet yang berarti undang – undang dasar.
Pengertian konstitusi dalam praktik tidak dapat dirumuskan secara pasti
karena setiap ahli merumuskan dengan cara pandangnya masing-masing.
Ada yang menyamakan istilah konstitusi dengan undang-undang dasar, tetapi
juga ada yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar.
Berikut beberapa pengertian konstitusi.
1) K.C. Wheare
Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaran suatu negara yang
berupa suatu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dalam
pemerintahan negara (dalam Bagir Manan: 2001).
2) Sri Soemantri
Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara
dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara (dalam Kaelan: 2002).
3) Herman Heller (dalam Kaelan: 2002)
Membagi pengertian konstitusi menjadi tiga.
a) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang
mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
b) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan
kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
c) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam
suatu naskah sebagai undang-undang.
Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
ada dua pengertian konstitusi, yaitu
1) dalam arti luas, merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan
dasar (hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar
tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang
diselenggarakan di dalam suatu negara;
2) dalam arti sempit, merupakan undang-undang dasar, yaitu suatu
dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang
bersifat pokok dari ketatanegaran suatu negara.
b. Tujuan konstitusi
Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi
kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang
serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan
suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari
konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah
(penyelenggara pemerintahan) sebagai suatu kumpulan kegiatan yang
diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.
Negara-negara Asia dan Afrika pada dasarnya menerima
konstitusionalisme, seperti Filipina dan Indonesia yang memiliki UUD sebagai
suatu dokumen yang bermakna khas dan juga merupakan salah satu atribut
yang melambangkan kemerdekaannya. Adapun negara-negara yang
menganut ajaran (paham) komunisme pada umumnya menolak
konstitusionalisme disebabkan negara berfungsi ganda, yaitu
1) mencerminkan kemenangan-kemenangan yang sudah dicapai dalam
perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan
pencatatan formal, dan
2) UUD memberikan kerangka dan dasar hukum untuk mengupayakan
terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat tanpa kelas).
e. Isi konstitusi
Konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang halhal
berikut.
1) Gagasan politik, moral, dan keagamaan, serta perjuangan bangsa.
Contohnya, pernyataan Konstitusi Jepang 1947 dan Pembukaan UUD
Republik Indonesia 1945.
2) Ketentuan organisasi negara, memuat ketentuan-ketentuan mengenai
pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif,
maupun dengan badan-badan negara yang lain.
3) Ketentuan hak-hak asasi manusia, memuat aturan-aturan yang menjamin
dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi warga negara pada negara
yang bersangkutan.
4) Ketentuan prosedur mengubah undang-undang dasar, memuat aturanaturan
mengenai prosedur dan syarat dalam mengubah
konstitusi pada negara yang bersangkutan.
5) Ada kalanya konstitusi memuat larangan mengenai
mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal
ini dimaksudkan untuk menghindari terulangnya hal-hal yang
telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi, seperti timbulnya
seorang diktator. Sebagai contoh, UUD Negara Jerman
melarang untuk mengubah sifat federalisme yang sudah
ditetapkan dalam UUD sebab bila menjadi negara kesatuan,
dikuatirkan akan muncul seorang Hitler yang baru.

Empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945


Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana
kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan
cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum
tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.
a. Pokok pikiran I
“Negara”, begitu bunyinya, yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasarkan atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut
mengandung pengertian negara persatuan, negara
yang melindungi dan meliputi segenap bangsa
seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham
golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
Negara, menurut pengertian Pembukaan UUD
1945 itu, menghendaki persatuan meliputi segenap
bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar
negara yang tidak boleh dilupakan.
b. Pokok pikiran II
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat. Dalam pokok pikiran kedua ini, negara hendak
mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Negara memiliki kewajiban kepada seluruh rakyat Indonesia untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
c. Pokok pikiran III
Pokok yang ketiga yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ialah
negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan
pemusyawaratan/perwakilan. Artinya, sistem negara yang terbentuk dalam
undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar
atas pemusyawaratan/perwakilan.
d. Pokok pikiran IV
Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
ialah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, undang-undang dasar itu
harus mengandung isi yang mewajibkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 ini selanjutnya dijabarkan
dalam pasal-pasal yang terdapat pada Pasal-pasal UUD 194

Hubungan dasar negara dengan konstitusi


Hubungan dasar negara dengan konstitusi
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan norma
tertinggi. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat disebut norma dasar, norma
pertama, norma fundamental negara, atau pokok kaidah negara yang fundamental
dan cita hukum yang menjadi sumber pembentukan konstitusi.
Konstitusi yang merupakan norma hukum di bawah dasar negara bersumber
dan berdasar pada dasar negara ini, meliputi hukum dasar tertulis, yaitu undangundang
dasar, serta hukum dasar tidak tertulis, yaitu konvensi. Penjelasan atau
penjabaran (perwujudan) dasar negara ke dalam aturan hukum yang pertamatama
dilakukan melalui konstitusi.
Hubungan dasar negara Pancasila dengan konstitusi UUD 1945 dapat dilihat
pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD
1945 yang menunjukkan suasana kebatinan negara memuat asas kerohanian
negara, asas politik negara, asas tujuan negara, dan dasar hukum pada undangundang
dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.
a. Pokok pikiran persatuan yang merupakan perwujudan dari sila ketiga
Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, memiliki pengertian bahwa negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan.
Dengan demikian, negara menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa
Indonesia.
b. Pokok pikiran keadilan sosial yang merupakan perwujudan dari sila kelima
Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki
pengertian bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat,
adil, dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum.
c. Pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan perwujuan dari sila keempat
Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memiliki pengertian negara
berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/
perwakilan. Oleh karena itu, negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi
Pancasila.
d. Pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab yang merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, mengandung pengertian negara menjunjung tinggi
semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memilihara budi
pekerti yang luhur dan teguh dalam memegang cita-cita moral rakyat yang
luhur.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang
merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila selanjutnya dijabarkan atau
dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasalnya.
a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan pokok pikiran
yang keempat, dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta amendemen
kedua UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).
b. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan pokok
pikiran yang keempat, dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34.
c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia yang merupakan pokok pikiran yang
pertama, dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1); Pasal 18, 18A, dan 18B; Pasal
35b; Pasal 36A, 36B, 36C, dan 36D.
d. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan yang merupakan pokok pikiran yang ketiga,
dijabarkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25.
e. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan
pokok pikiran kedua, dijabarkan dalam Pasal 33 dan 34.

Instrumen hukum HAM internasional


Instrumen hukum HAM internasional

Pelaksanaan perlindungan HAM di berbagai negara dilakukan dengan
mengacu pada berbagai instrumen HAM internasional. Beberapa instrumen
hukum HAM internasional itu adalah sebagai berikut.

a. Hukum kebiasaan
Hukum kebiasaan merupakan hukum yang diterima melalui praktik umum.
Dalam menyelesaikan berbagai sengketa intemasional, hukum kebiasaan
merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah
Internasional. Hukum kebiasaan internasional mengenai HAM, antara lain,
terdiri dari larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, larangan pembantaian
massal, larangan perbudakan dan perdagangan manusia, dan larangan
terhadap berbagai tindakan pembunuhan dan sewenang-wenang.

b. Piagam PBB
Dalam piagam PBB terdapat ketentuan mengenai HAM, di antaranya,
sebagai berikut.
1) Pasal 55 menyatakan: “... Perserikatan Bangsa-Bangsa akan
menggalakkan (a) standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh,
kemajuan ekonomi, dan kemajuan serta perkembangan sosial; (b)
pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan
internasional dan masalah-masalah terkait lainnya; budaya internasional
dan kerja sama pendidikan; dan (c) penghormatan universal dan
pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua
tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama”.
2) Pasal 1 menyatakan: “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah
untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... dan
menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia
dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras,
jenis kelamin, bahasa, maupun agama ...”.
3) Pasal 56 menyatakan: “Semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri
untuk melakukan tindakan secara bersama atau sendiri-sendiri dalam
bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan
dalam Pasal 55”.

c. The International Bill of Human Rights
The International Bill of Human Rights merupakan istilah yang digunakan
dalam pemilihan tiga instrumen utama HAM beserta dengan protokol opsinya.
Ketiga instrumen utama yang dimaksud tersebut meliputi: (a) Kovenan
Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (The International
Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR); (b) Pernyataan Sedunia
mengenai Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights/
UDHR); (c) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (The International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights/ICESCR); (d) protokol opsi pertama pada ICCPR yang kini berubah
menjadi UDHR merupakan instrumen HAM terpenting. Semua instrumen
internasional HAM dan konstitusi di berbagai negara merujuk pada UDHR.
d. Traktat-traktat pada bidang khusus HAM
Dalam bidang-bidang tertentu yang berkenaan dengan HAM, ada
berbagai traktat khusus yang mempunyai kekuatan mengikat bagi negaranegara
pesertanya. Adapun traktat-traktat khusus yang terpenting adalah
Konvensi tentang Status Pengungsi, Konvensi tentang Pencegahan dan
Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Perlakuan dan Penghukuman Hak
Manusiawi atau yang Merendahkan Martabat, Konvensi mengenai Hak-Hak
Anak, Protokol mengenai Status Pengungsi, Konvensi Internasional mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi mengenai
Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, dan Konvensi mengenai Protokol Opsi
pada ICCPR yang bertujuan menghapus hukuman mati.
PBB membentuk organ pelengkap untuk lebih mengefektifkan
implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, di antaranya, yaitu
Komisi Hak Asasi Manusia (The Commission on Human Rights/CHR).
Badan ini melakukan studi, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi
dan deklarasi, melaksanakan misi pencarian fakta, membahas berbagai
pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB, serta
memperbaiki prosedur penanganan HAM. Untuk memantau pelaksanaan
traktat-traktat khusus di tiap-tiap negara peserta traktat, telah dibentuk enam
komite. Keenam komite tersebut adalah
1) Committee on the Rights of Child, mengawasi pelaksanaan Convention
on the Rights of the Childs (CRC);
2) Committee on the Elimination of Discrimination against Woman,
mengawasi pelaksanaan Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Woman (CEDAW);
3) ICCPR Human Rights Committee, mengawasi pelaksanaan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
4) Committee Against Torture, mengawasi pelaksanaan Convention
Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment
or Punishment (CAT);
5) Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, mengawasi
pelaksanaan International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights (CESCR);
6) Committee on the Elimination of Racial Discrimination, mengawasi
pelaksanaan International Covenantion on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination (CERD).
e. Konvensi internasional tentang HAM
Konvensi internasional tentang hak asasi manusia merupakan wujud nyata
kepedulian masyarakat internasional akan penegakan, perlindungan,
pengakuan, dan pemajuan hak asasi manusia. Beberapa konvensi yang
berhasil diciptakan, di antaranya, sebagai berikut.
1) Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi
Manusia Sedunia)
Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 menghasilkan deklarasi
yang dapat dikatakan sebagai pernyataan pertama dari masyarakat
internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia
ini. Deklarasi ini memang tidak mengikat negara anggota secara hukum, tetapi
paling tidak sudah menunjukkan komitmen bersama dan sebagai seruan moral
bagi bangsa-bangsa untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak-hak yang
diperjuangkan masih terbatas pada hak ekonomi, politik, sipil, dan sosial.
Piagam ini merupakan hasil kompromi antara negara Barat yang
memperjuangkan hak-hak generasi pertama dengan negara-negara sosialis
(Timur) yang memperjuangkan hak-hak generasi kedua.
2) International Convenant of Civil and Political Rights (Perjanjian
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan International
Convenant of Economic, Social, and Cultural Rights (Perjanjian
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) tahun
1966
Secara aklamasi, kedua convenant (perjanjian) ini disetujui oleh negaranegara
anggota PBB. Kedua perjanjian ini lebih bersifat mengikat bagi negara
dalam memperoleh kesempatan untuk memilih salah satu atau kedua-duanya.
Negara yang menginginkan isi perjanjian ini berlaku di negaranya harus
melakukan proses ratifikasi terlebih dahulu. Hak-hak asasi manusia yang
tercantum di dalam dua perjanjian PBB ini oleh sebagian besar umat manusia
dianggap sudah bersifat universal.
3) Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak
Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984 dan Declaration on The Rights
to Development (Deklarasi Hak atas Pembangunan) tahun 1986
Kedua deklarasi ini dihasilkan oleh negara-negara Dunia Ketiga (negara
berkembang), yaitu negara-negara di kawasan Asia-Afrika. Deklarasi ini
adalah wujud upaya negara-negara Dunia Ketiga guna memperjuangkan hak
asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak atas perdamaian serta pembangunan.
Dua tuntutan hak ini wajar karena negara-negara Asia Afrika ialah negara
bekas jajahan, negara baru yang menginginkan kemajuan seperti negara lain.
4) African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter)
Piagam ini dibuat oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam
Persatuan Afrika (OAU) pada tahun 1981. Charter (piagam) ini merupakan
usaha untuk merumuskan ciri khas bangsa Afrika dan menggabungkannya
dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua perjanjian PBB.
Mulai tahun 1987, diberlakukan beberapa hal penting yang mencakup hak
dan kebebasan serta kewajiban. Inti dari Banjul Charter adalah penekanan
pada hak-hak atas pembangunan dan terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan
budaya yang merupakan jaminan untuk memenuhi hak politik.
5) Cairo Declaration on Human Rights in Islam
Deklarasi ini dibuat oleh negara-negara anggota OKI pada tahun 1990.
Deklarasi ini menyatakan bahwa semua hak dan kebebasan yang terumuskan
di dalamnya tunduk pada ketentuan Syariat Islam sebagai satu-satunya acuan.
6) Bangkok Declaration
Deklarasi Bangkok diterima oleh negara-negara Asia pada bulan April
tahun 1993. Dalam deklarasi ini tercermin keinginan dan kepentingan negaranegara
di kawasan itu. Deklarasi ini mempertegas beberapa prinsip tentang
hak asasi manusia, antara lain,
a) right to Development, yaitu hak pembangunan sebagai hak asasi yang
harus pula diakui semua negara;
b) nonselectivity dan objectivity, yaitu tidak boleh memilih hak asasi
manusia dan menganggap satu lebih penting dari yang lain;
c) universality, yaitu HAM berlaku universal untuk semua manusia tanpa
membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial;
d) indivisibility dan interdependence, yaitu hak asasi manusia tidak boleh
dibagi-bagi atau dipilah-pilah. Semua hak asasi manusia saling
berhubungan dan tergantung satu sama lainnya.
7) Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 1993
Pada tahun 1993, telah ditandatangani suatu deklarasi di Wina, Austria.
Deklarasi ini merupakan deklarasi universal dari negara-negara yang
tergabung dalam PBB. Deklarasi Wina merupakan kompromi antara
pandangan negara-negara Barat dan negara-negara berkembang yang
disetujui oleh lebih dari 170 negara. Deklarasi tersebut memunculkan apa
yang dinamakan sebagai hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan.
Pada hakikatnya, Deklarasi Wina merupakan reevaluasi kedua terhadap
deklarasi HAM dan suatu penyesuaian yang telah disetujui oleh hampir semua
negara yang tergabung dalam PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi Wina
mencerminkan usaha untuk menjembatani jurang antara pemikiran Barat dan
non-Barat dengan berpegang teguh pada asas bahwa hak asasi bersifat
universal.

Sejarah perkembangan HAM di dunia lengkap


Sejarah perkembangan HAM di dunia lengkap
Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf
Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (natural
rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan,
dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan
politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa
penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi
Prancis.
a. Magna Charta (1215)
Piagam perjanjian antara Raja John
dari Inggris dengan para bangsawan
disebut Magna Charta. Isinya adalah
pemberian jaminan beberapa hak oleh raja
kepada para bangsawan beserta
keturunannya, seperti hak untuk tidak
dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan
pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai
balasan atas bantuan biaya pemerintahan
yang telah diberikan oleh para
bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak
tersebut berkembang dan menjadi bagian
dari sistem konstitusional Inggris.
b. Revolusi Amerika (1276)
Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris
disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi
Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli
1776 merupakan hasil dari revolusi ini.
c. Revolusi Prancis (1789)
Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada
rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan
absolut. Declaration des droits de I’homme et du citoyen (Pernyataan
Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis.
Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan
(egality), dan persaudaraan (fraternite).
Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak
permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam
kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh
Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Rooselvelt.
Keempat macam macam kebebasan itu meliputi:
a. kebebasan untuk beragama (freedom of
religion),
b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat
(freedom of speech),
c. kebebasan dari kemelaratan (freedom from
want), dan
d. kebebasan dari ketakutan (freedom from
fear).
Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya,
ada tiga generasi hak asasi manusia.
a. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik
yang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya,
hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan,
hak atas kesamaan di muka peradilan, hak
kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama,
hak berkumpul, dan hak untuk berserikat.
b. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan
oleh Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas pekerjaan,
hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas
pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas
jaminan sosial.
c. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan
oleh negara-negara berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dari
ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan
bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian.
Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal,
meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara
Barat saja. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di
dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration
Universal of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan: “Sekalian orang
dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka
dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam
persaudaraan”. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia
internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian dijadikan
pedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia oleh negara-negara
yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional yang diwujudkan
dalam konstitusi atau undang-undang dasar setiap negara.
Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia,
antara lain, dijabarkan dalam:
a. Declaration on The Rights of Peoples to Peace (Deklarasi Hak Bangsa
atas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun 1984;
b. Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993;
c. Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung dalam PBB tahun
1993;
d. African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) oleh
negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika (OAU) pada
tahun 1981;
e. Declaration on The Rights to Development (Deklarasi Hak atas
Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara-negara Dunia Ketiga;
f. Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara yang
tergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1990.
class='blog-feeds'