sejarah pemberontakan di/tii dan cara menanggulanginya

Peristiwa DI/TII dan Cara yang Dilakukan Oleh

Pemerintah dalam Penanggulangannya

1. Pemberontakan DI / TII di Jawa Barat
Pada tanggal 7 Agustus 1949 di suatu desa di Kabupaten Tasikmalaya (Jawa
Barat), Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo memproklamirkan berdirinya Negara
Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam (DI) sedang tentaranya
dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat
ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah
dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perundingan Renville.
Ketika pasukan Siliwangi berhijrah, gerombolan DI/TII ini dapat leluasa
melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar rel
kereta api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Akan tetapi setelah
pasukan Siliwangi mengadakan long march kembali ke Jawa Barat, gerombolan
DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi.
Usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu yang
lama disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :
(1) medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat
mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya,
(2) pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat,
(3) pasukan DI /TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain
pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan,
(4) suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah
mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan.
Selanjutnya dalam menghadapi aksi
DI/TII pemerintah mengerahkan pasukan
TNI untuk menumpas gerombolan ini.
Pada tahun 1960 pasukan Siliwangi
bersama rakyat melakukan operasi “Pagar
Betis” dan operasi “Bratayudha.”  Pada
tanggal 4 Juni 1962 SM. Kartosuwiryo
beserta para pengawalnya dapat ditangkap
oleh pasukan Siliwangi dalam operasi
“Bratayudha” di Gunung Geber, daerah
Majalaya, Jawa Barat. Kemudian SM.
Kartosuwiryo oleh Mahkamah Angkatan
Darat dijatuhi hukuman mati sehingga
pemberontakan DI/ TII di Jawa Barat dapat
dipadamkan.
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Gerombolan DI/TII ini tidak hanya
di Jawa Barat akan tetapi di Jawa Tengah
juga muncul pemberontakan yang
didalangi oleh DI/ TII. Pemberontakan
DI/TII di Jawa Tengah di bawah pimpinan
Amir Fatah yang bergerak di daerah
Brebes, Tegal, dan Pekalongan. dan Moh.
Mahfudh Abdul Rachman (Kiai
Sumolangu).
Untuk menumpas pemberontakan
ini pada bulan Januari 1950 pemerintah
melakukan operasi kilat yang disebut
“Gerakan Banteng Negara” (GBN) di

bawah Letnan Kolonel Sarbini (selanjut-nya diganti Letnan Kolonel M. Bachrun dan

kemudian oleh Letnan Kolonel A. Yani). Gerakan operasi ini dengan pasukan “Banteng

Raiders.”

Sementara itu di daerah Kebumen muncul pemberontakan yang merupa-kan

bagian dari DI/ TII, yakni dilakukan oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” yang

dipimpin oleh Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat”

atau Kyai Somalangu. Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan waktu

kurang lebih tiga bulan

Pemberontakan DI/TII juga terjadi di

daerah Kudus dan Magelang yang

dilakukan oleh Batalyon 426 yang

bergabung dengan DI/TII pada bulan

Desember 1951. Untuk menumpas

pemberontakan ini pemerintah melakukan

“Operasi Merdeka Timur” yang dipimpin

oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo.

Pada awal tahun 1952 kekuatan

Batalyon pemberontak terrsebut dapat

dihancurkan dan sisa- sisanya melarikan

diri ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.

3. Pemberontakan DI/TII di Aceh

Gerombolan DI/ TII juga melakukan pemberontakan di Aceh yang dipimpin

oleh Teuku Daud Beureuh. Adapun penyebab timbulnya pemberontakan DI/TII di

Aceh adalah kekecewaan Daud Beureuh karena status Aceh pada tahun 1950

diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera

Utara. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang waktu itu menjabat

sebagai gubernur militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara

Islam Indonesia di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dalam menghadapi pemberontakan DI/ TII

di Aceh ini  semula pemerintah menggunakan

kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa

Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer I/

Iskandar Muda, pada tanggal 17-21 Desember

1962 diselenggarakan “Musyawarah Kerukunan

Rakyat Aceh” yang mendapat dukungan tokoh-

tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan

DI/ TII di Aceh dapat dipadamkan.

4. Pemberontakan DI / TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan juga timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh

Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada

pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi

Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS). Tuntutan ini ditolak

karena harus melalui penyaringan.

Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar

Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Akan

tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar beserta

anak buahnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi

dengan melakukan teror terhadap rakyat.

Untuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Sulawesi

Selatan ini pemerintah melakukan operasi militer. Baru pada

bulan Februari 1965 Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan

ditembak mati sehingga pemberontakan DI/TII di Sulawesi

dapat dipadamkan.

5. Pemberontakan DI /TII di Kalimantan Selatan

Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga

melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan

yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Para pemberontak

melakukan pengacauan dengan menyerang pospos

kesatuan TNI. Dalam menghadapi gerombolan DI/TII

tersebut pemerintah pada mulanya melakukan

pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi

kesempatan untuk menyerah, dan akan diterima

menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah,

akan tetapi setelah menyerah melarikan diri dan

melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya

pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga

pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh

anggota gerombolannya tertangkap dan dimusnahkan.