Sistem dan Lembaga Peradilan Internasional

Sistem dan Lembaga Peradilan Internasional

Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga

peradilan internasional yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam

rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen dalam lembaga peradilan

internasional adalah:

1. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)

Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berkedudukan di Den

Haag. Lembaga ini berperan untuk mencegah terjadinya pertikaian antarnegara. Mahkamah

Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Tetap Peradilan Internasional yang

dibentuk berdasarkan Pasal XIV Covenant Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan Mahkamah

Internasional

Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB. Maka dari itu, semua

anggota PBB merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional.

a. Struktur hakim

Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara

mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum

PBB. Pemilihan hakim didasarkan pada Pasal 4 Statuta Mahkamah Interansional.

Nama-nama calon hakim Mahkamah Internasional diusulkan oleh kelompok-kelompok

negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Calon-calon hakim tersebut harus memiliki

moral yang tinggi (high moral characteristic). Calon hakim tersebut juga harus memiliki

persyaratan-persyaratan di negaranya untuk menduduki kepangkatan hakim tertinggi. Dia

juga harus diakui kompetensinya dalam hukum internasional.

Statuta Mahkamah mensyaratkan bahwa pemilihan hakim tanpa memandang kebangsaan

(nasionalitasnya). Namun, dalam pelaksanaan faktor kebangsaan sangat dominan karena

pengangkatannya ditentukan oleh faktor geografi s.

Dalam praktiknya hakim Mahkamah Internasional menganut pembagian sebagai berikut:

1) 5 orang dari negara-negara Barat,

2) 3 orang dari negara-negara Afrika,

3) 3 orang dari negara-negara Asia,

4) 2 orang dari negara-negara Eropa Timur,

5) 2 orang dari negara-negara Amerika Latin.

Dalam praktek yang tidak tertulis 5 orang

hakim berasal dari negara-negara anggota tetap

DK PBB menjadi anggota dari Mahkamah

Internasional. Hakim Mahkamah Internasional

dipilih untuk jangka waktu 9 tahun dan setelah

itu dapat dipilih kembali.

Seorang hakim yang berasal dari negara

tertentu tidak perlu mengundurkan diri apabila

negaranya terlibat sengketa dan dia sendiri

yang mengadilinya. Dalam perkembangannya

apabila suatu negara terlibat sengketa dan

komposisi hakim tidak ada hakim dari negara yang bersangkutan maka negara tersebut dapat

meminta dipilih hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc ini dipilih diluar dari 15 orang hakim Mahkamah.

Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketanya dapat memeriksa dengan seluruh

anggotanya atau cukup beberapa hakim anggota yang disebut chamber.

b. Yurisdiksi atau kewenangan

Mahkamah Internasional memiliki wewenang untuk mengadili semua sengketa yang

diserahkan para pihak dalam semua persoalan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, perjanjian

internasional, atau konvensi internasional yang berlaku. Hal terebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 36 Ayat 1 Piagam PBB tentang Yurisdiksi Mahkamah Internasional. Yurisdiksi

Mahkamah Internasional lahir berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu

perjanjian khusus (special agreement), di mana dalam klausulnya para pihak yang bersengketa

sepakat untuk menyerahkan sengketanya ke Mahkamah Interansional.

Menurut Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional, kewenangan mengadili dari Mahkamah

Internasional hanya berlaku untuk negara saja. Ada 3 prinsip yang berlaku sehubungan dengan

Pasal 34 Statuta Mahkamah Internasional ini, yaitu:

1) Semua negara anggota PBB ipso facto (dalam kenyataannya) adalah anggota/peserta dari

Mahkamah Internasional.

2) Suatu negara yang bukan anggota PBB dapat menjadi peserta pada statuta Mahkamah

apbila negara tersebut bersedia:

a) Menerima isi ketentuan Statuta Mahkamah Internsional.

b) Menerima dan melaksanakan putusan Mahkamah Internasional.

c) Bersedia memberikan sumbangan keuangan untuk menutup ongkos-ongkos yang

telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

3) Penyerahan suatu sengketa kepada Mahkamah Internasional didasarkan kesepakatan dari

kedua belah pihak.

2. Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court)

Perserikatan Bangsa-bangsa membentuk sebuah lembaga peradilan yang bernama

Mahkamah Kejahatan Internasional. Pembentukan lembaga ini disahkan melalui Konferensi

Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998.

a. Struktur hakim

Mahkamah Kejahatan Internasional terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama

sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua per tiga suara

Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifi kasi Statuta Roma.

Paling tidak separuh dari para hakim tersebut memiliki kompetensi di bidang hukum pidana dan

acara pidana. Sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum

internasional, misalnya saja hukum humaniter internasional, dan hukum HAM internasional.

Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya representasi

berdasarkan prinsip-prinsip sistem legal di dunia, keseimbangan geografi s, dan keseimbangan jender.

Para hakim akan disebar dalam tiga bagian yaitu praperadilan, peradilan, dan peradilan banding.

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu

atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih

kembali. Orang-orang ini haruslah memiliki pengalaman praktik yang luas dalam penuntutan

atau penyidangan kasus-kasus pidana. Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari negara

pihak atau Dewan Keamanan PBB, dan dapat juga berinisiatif melakukan penyelidikan atas

kehendak sendiri (propio motu).

b. Yurisdiksi atau kewenangan hukum

Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah

Kejahatan Internasional ini adalah di bidang hukum pidana internasional. Lembaga ini

mengadili individu pelanggar hak asasi manusia internasional yang berupa kejahatan perang,

genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan), dan kejahatan agresi.

3. Panel Khusus dan Panel Spesial Pidana Internasional

Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional adalah lembaga

peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka yang melakukan kejahatan

berat internasional yang bersifat tidak permanen atau hanya untuk sementara. Kedua panel

peradilan internasional ini dibubarkan setelah menyelesaikan peradilan.

a. Struktur hakim

Perbedaan antara Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional

ini terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya. Panel Khusus Pidana Internasional

komposis penuntut dan hakim ad hoc-nya sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan

peradilan internasional. Sedangkan pada Panel Spesial Pidana Interansional komposisi penuntut

dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional.

b. Yurisdiksi atau kewenangan

Yurisdiksi atau kewenangan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional menyangkut

tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut

sudah meratifi kasi Statuta Roma atau belum. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah

Pidana Internasional yang didasarkan pada negara-negara yang telah meratifi kasi Statuta

Roma.

Sistem dan Lembaga Peradilan Internasional 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!