Kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816

kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816

Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian

memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan

Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19

Oktober 1811.

Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia:

a. Di bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa:

1) Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/

pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente).

2) Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus

membayar pajak sebagai uang sewa.

Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah

mengalami kegagalan karena:

1) Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah,

karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.

2) Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah

petani.

3) Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.

4) Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

b. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial

Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa:

1) Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta

dan Surakarta.

2) Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.

3) Melarang perdagangan budak.

c. Di bidang ilmu pengetahuan

Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan

berupa:

1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan

berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.

2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai

sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut

diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.

3) Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan

Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang

mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari

berbagai penjuru dunia.

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan

Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat

berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi

London.

Isi Konferensi London antara lain:

1) Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu

direbut Inggris.

2) Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung

tahun 1816.

3) Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk

menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.

Belanda menerima penyerahan Inggris melalui Komisi

Jenderal yang terdiri dari 3 orang, yaitu Elaut, Van der Cappelen,

dan Buykes. Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia

dari tangan Inggris ke tangan Belanda. Belanda menunjuk

Van Der Cappelen sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda.

Kebijakan Pemerintahan Inggris di Indonesia 1811–1816 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!