Isi, Latar Belakang, dan Pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isi, Latar Belakang, dan Pengaruh Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada Pemilu I tahun 1955 rakyat selain memilih anggota DPR juga memilih

anggota badan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar

sebab ketika Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal

17 Agustus 1945 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Sejak itu

pula di negara kita diterapkan Demokrasi Liberal dengan sistem Kabinet Parlementer.

Pertentangan antarpartai politik seringkali terjadi. Situasi politik dalam negeri tidak

stabil dan di daerah-daerah mengalami kegoncangan karena berdirinya berbagai

dewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara,

Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan

Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang

ingin memisahkan diri.

Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal

21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi

Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas

orang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional

dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik

diminta maupun tidak.

Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan

berpenadapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus

diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka

Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah

Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan

PRRI dan Permesta.

Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun

Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante ini berlangsung sampai beberapa kali

yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di

Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi sidang

tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar

dan hanya merupakan perdebatan sengit.

Perdebatan-perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar

negara. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni

kelompok partai-partai Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan kelompok

partai-partai non-Islam yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok

pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan Islam akan

tetapi belum mencapai mayoritas 2/3 suara untuk mengesahkan suatu keputusan

tentang Dasar Negara (pasal 137 UUD S 1950).

Pada tanggal 22 April 1959 di

hadapan Konstituante, Presiden Soekarno

berpidato yang isinya menganjurkan

untuk kembali kepada Undang-Undang

Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer

mendesak kepada Presiden Soekarno

untuk segera mengundangkan kembali

Undang-Undang Dasar 1945 melalui

dekrit. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959

Presiden Sukarno menyampaikan dekrit

kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun

isi Dekrit Presiden tersebut adalah:

1) pembubaran Konstituante,

2) berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, serta

3) pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam

waktu sesingkat-singkatnya.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki

kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman

perpecahan.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa

lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan

Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

Royong (DPR - GR).

Dalam pidato Presiden Soekarno

berpidato pada tanggal 17 Agustus 1959

yang berjudul “Penemuan Kembali

Revolusi Kita”. Pidato yang terkenal

dengan sebutan “Manifesto Politik

Republik Indonesia” (MANIPOL) ini oleh

DPAS dan MPRS dijadikan sebagai Garisgaris

Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Presiden Soekarno bahwa inti

dari Manipol ini adalah Undang- Undang

Dasar 1945, Sosialisme Indonesia,

Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin,

dan Kepribadian Indonesia.

Kelima inti manipol ini sering disingkat

USDEK.

Dengan demikian sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki

pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara ini baik di bidang politik, ekonomi

maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, semua lembaga negara harus berintikan

Nasakom yakni ada unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis. Dalam bidang ekonomi

pemerintah menerapkan ekonomi terpimpin, yakni kegiatan ekonomi terutama

dalam bidang impor hanya dikuasai orang- orang yang mempunyai hubungan dekat

dengan pemerintah. Sedangkan dalam bidang sosial budaya, pemerintah melarang

budaya-budaya yang berbau Barat dan dianggap sebagai bentuk penjajahan baru

atau Neo Kolonialis dan imperalisme (Nekolim) sebab dalam hal ini pemerintah

lebih condong ke Blok Timur.