Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang

KOTAK PENCARIAN



 Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia memengaruhi di berbagai bidang kehidupan,
yakni di bidang politik, ekonomi, militer, sosial budaya.
a. Bidang Politik
Pada masa pendudukan Jepang kegiatan politik dilarang keras dengan adanya
larangan berkumpul dan berserikat. Semua oraganisasi Pergerakan Nasional yang
didirikan rakyat dibubarkan kecuali terhadap golongan Islam Nasionalis masih
diberikan kelonggaran. Upaya Jepang dalam memperkuat kedudukannya di
Indonesia selain merubah sistem pemerintahannya, yakni dengan sistem
pemerintahan militer juga dengan mendekati kaum nasionalis Islam, kaum nasionalis
sekuler maupun golonmgan pemuda.
Terhadap golongan nasionalis Islam Jepang tetap mengijinkan berdirinya
organisasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan oleh K.H. Mas Mansur
dan kawan- kawan di Surabaya pada tahun 1937 pada jaman pemerintahan Hindia
Belanda. Organisasi ini diijinkan tetap berdiri dengan permintaan agar umat Islam
tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik.
Jepang juga melakukan pendekatan
terhadap kaum nasionalis sekuler dengan
melakukan kerja sama yakni membentuk

Gerakan Tiga A. Nama gerakan
ini dijabarkan dari semboyan Jepang pada
waktu itu :”Nippon cahaya Asia, Nippon
pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”.
Gerakan Tiga A ini dipimpin oleh
Mr. Samsuddin, seorang tokoh Parindra
Jawa Barat. Pemerintah pendudukan
Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga
A tidak efektif sehingga pada bulan
Desember 1942 dibubarkan.
Golongan pemuda juga mendapat perhatian pada zaman pendudukan Jepang.
Sebab oleh Jepang, golongan ini masih dianggap belum sempat dipengaruhi oleh
alam pikiran Barat.
b. Bidang Ekonomi
Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita.
Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika
mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan
ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat
menjadi ekonomi perang.
Langkah pertama yang dilakukan
Jepang adalah merehabilitasi prasarana
ekonomi seperti jembatan, alat-alat
transportasi dan komunikasi. Selanjutnya
Jepang menyita seluruh kekayaanmusuh
dan dijadikan hak milik Jepang,seperti
perkebunan-perkebunan, bankbank,
pabrik-pabrik, perusahaanperusahaan,
telekomunikasi dan lainlain.
Hal ini dilakukan karena pasukanJepang
dalam melakukan serangan ke
luarnegaranya tidak membawa perbekalan
makanan
Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk
kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai
barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan
tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.
Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan secara
konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan
daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang disesuaikan
dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3
lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang)
dibagi atas 3 lingkungan autarki.
Karena dengan sistem desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada
“Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” mempunyai dua tugas, yakni:
1) memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan,
2) mengusahakan produksi barang- barang untuk kepentingan perang.
Seluruh kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan Jepang  untuk biaya perang.
Bahan makanan dihimpun dari rakyat  untuk persediaan prajurit Jepang sehari-
hari, bahkan juga untuk keperluan perang jangka panjang.
Beberapa tindakan Jepang dalam
memeras sumber daya alam dengan caracara
berikut ini.
1) Petani wajib menyetorkan hasil
panen berupa padi dan jagung untuk
keperluan konsumsi militer Jepang.
Hal ini mengakibatkan rakyat
menderita kelaparan.
2) Penebangan hutan secara besarbesaran
untuk keperluan industri
alat-alat perang, misalnya kayu jati
untuk membuat tangkai senjata.
Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para petani. Di samping itu
erosi dapat mengurangi kesuburan tanah.
3) Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan perang
dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera. Selanjutnya petani
diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan minyak pelumas
mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan pertanian dan
kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan untuk perkebunanperkebunan
kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman ini
bermanfaat
untuk kepentingan perang.
4) Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik ternak. Kemudian
ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi tentara Jepang.
Hal ini mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan untuk
pertanian, yakni untuk membajak.
Dengan dua tugas inilah maka serta kekayaan pulau Jawa menjadi korban dari
sistem ekonomi perang pemerintah pendudukan Jepang.
Cara yang ditempuh untuk pengerahan tenaga Romusha ini dengan bujukan,
tetapi apabila tidak berhasil dengan cara paksa. Untuk menarik simpati penduduk,
Jepang mengatakan bahwa Romusha adalah pahlawan pekerja yang dihormati atau
prajurit ekonomi.  Mereka digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas
sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.
Sedangkan panitia pengerah Romusha disebut Romukyokai. Di samping rakyat,
bagi para pamong praja dan pegawai rendahan juga melakukan kerja bakti sukarela
yang disebut Kinrohoshi.
Pemimpin-pemimpin Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam kegiatan
Romusha ini. Bung Karno memberi contoh berkinrohonsi (kerja bakti), Bung Hatta
memimpin Badan Pembantu Prajurit Pekerja atau Romusha. Ali Sastroamijoyo, S.H.
mempelopori pembaktian barang-barang perhiasan rakyat untuk membantu biaya
perang Jepang.
Akibat dari Romusha ini jumlah pria di kampung-kampung semakin menipis,
banyak pekerjaan desa yang terbengkelai, ribuan rakyat tidak kembali lagi ke
kampungnya, karena mati atau dibunuh oleh Jepang. Coba bandingkan dengan
rodi pada jaman penjajahan Belanda!
Untuk mengawasi penduduk atas terlaksananya gerakan-gerakan Jepang maka
dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) sampai ke pelosok pelosok pedesaan.
Dengan demikian sumber daya manusia rakyat Indonesia khususnya di Jawa
dimanfaatkan secara kejam untuk kepentingan Jepang. Akibat dari tekanan politik,
ekonomi, sosial maupun kultural ini menjadikan mental bangsa Indonesia mengalami
ketakutan dan kecemasan.
c. Bidang Militer
Perang Asia Pasifik sudah meluas di Asia Tenggara dan Asia Timur serta Pasifik.
Untuk keperluan tersebut  Jepang memerlukan bantuan tenaga dari bangsa Indonesia.
Untuk itu dibentuklah organisasi-organisasi militer maupun semi militer berikut ini.
1) Seinendan (Barisan Pemuda)
Seinendan merupakan organisasi
semi militer yang dibentuk secara resmi
tanggal  29 April 1943. Anggotanya
terdiri atas pemuda usia 14-22 tahun.
Mereka dilatih militer untuk mempertahankan
diri maupun penyerangan.
Tujuan pembentukan Seinendan
yang sebenarnya adalah agar Jepang
memperoleh tenaga cadangan untuk
memperkuat pasukannya dalam
Perang Asia Pasifik.
2) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
Keibodan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 29
April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda usia 23 – 25 tahun. Tugas Keibodan
adalah sebagai pembantu polisi dalam yang bertugas antara lain menjaga lalu lintas,
pengamanan desa, sebagai mata-mata, dan lain-lain. Jadi keibodan ini selain untuk
memperkuat kewaspadaan dan disiplin masyarakat juga untuk politik pecah belah.
Keibodan mendapat pengawasan ketat dari tentara Jepang karena untuk menghindari
pengaruh dari kaum nasionalis dalam badan ini. Di seluruh pelosok tanah air sudah
dibentuk Keibodan walaupun namanya berbeda, antara lain di Sumatera disebut
Bogodan sedangkan di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukudan.
3) Fujinkai (Barisan Wanita)
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang
berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan
dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan
makanan untuk kepentingan perang.
4) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)
Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945.
Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho  merupakan
barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari
ketentaraan Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam
peperangan misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk,
serta pemeliharaan senjata lain-lain. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang
jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang. Prajurit Heiho juga dikirim ke luar
negeri untuk menghadapi pasukan Sekutu antara lain ke Malaya (Malaysia), Birma
(Myanmar), dan Kepulauan Salomon.
5) Syuisyintai (Barisan Pelopor)
Syuisyintai diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Syuisyintai ini dipimpin
oleh Ir. Soekarno yang dibantu oleh  Oto Iskandardinata, R.P. Suroso, dan Dr.
Buntaran Martoatmojo. Barisan pelopor memiliki kekuatan satu batalyon di tiap
kota atau kabupaten, menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk gerakan
perlawanan rakyat. Latihan-latihannya ditekankan pada semangat kemiliteran.
6) Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)
Jawa Hokokai diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Jawa Hokokai merupakan
organisasi resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang.
Pimpinan tertinggi dipegang oleh Guneseikan (Kepala / pemerintahan militer yang
dijabat kepala staf tentara).
Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun.
Tugas Jawa Hokokai adalah menggerakkan rakyat guna mengumpulkan pajak, upeti,
dan hasil pertanian rakyat.
7) PETA (Pembela Tanah Air)
PETA dibentuk pada tanggal
3 Oktober 1944 atas usul Gotot Mangkupraja
kepada Letjend.  Kumakici Harada
(Panglima
Tentara
ke-16). PETA
di
Sumatera
dikenal dengan Gyugun.
Pembentukan PETA ini  berbeda
dengan organisasi lain bentukan Jepang.
Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia
yang mendapat pendidikan militer Jepang.
PETA bertugas mempertahankan tanah air
Indonesia. PETA merupakan tentara garis
kedua. Di Jawa dibentuk 50 batalion PETA.
Jabatan komando batalion dipegang oleh
orang Indonesia tetapi setiap komandan
ada pelatih dan penasihat Jepang. Tokoh-tokoh PETA yang terkenal antara lain Supriyadi,
Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani.
Pergerakan massa rakyat dalam organisasi-organisasi di atas telah mendorong
rakyat memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman
terhadap kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya
nasionalisme.
d. Bidang Sosial Budaya
Pada jaman pendudukan Jepang media massa diawasi dengan ketat. Surat kabar,
radio, maupun majalah terbit tanpa izin istimewa akan tetapi selalu diawasi oleh
badan-badan sensor. Walaupun demikian surat kabar dan radio ikut berfungsi
menyebarluaskan perkembangan bahasa Indonesia. Lenyapnya bahasa Belanda dari
pergaulan sehari- hari memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia.
Larangan pemakaian bahasa Belanda di semua papan- papan iklan maupun papan
nama dan diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
Pertumbuhan bahasa Indonesia yang tak dapat dibendung mengakibatkan mau
tak mau Jepang mengabulkan keinginan bangsa Indonesia untuk mengangkat  bahasa
melalui pelaksanaan Sumpah Pemuda tahun 1928.
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Terimakasih telah membaca artikel: Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Handikas's blog
-SERTAKAN SUMBER ARTIKEL http://handikap60.blogspot.com/2013/08/pengaruh-kebijakan-pemerintah.html?m=0 KETIKA MENGCOPY !!!
- bagikan artikel tersebut melalui facebook dan twitter
- update artikel di blog ini dengan cara like fanpage facebook dan follow twitter kami
- baca artikel seputar pendidikan yang lain di blog ini

BACA JUGA !!!!

1 comment: