PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum

atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia

yang merdeka. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang

kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun

rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di

atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah negara

Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil

dan makmur.

Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah

sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan

oleh Radjiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai

dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan

Ir. Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia

yang merdeka yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah

memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai

falsafah negara dan ideologi negara dan tidak ada niatan lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau

pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah

sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan

dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan

demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala

peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya

yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial,

budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Di samping

Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai cumber hukum

yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat

dan digali. Oleh sebab itu, Pancasila di samping memerankan diri sebagai

dasar negara juga memerankan diri sebagai sumber tertib hukum bagi

Republik Indonesia.

Pada zaman Orde Baru, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum

diperkuat melalui UU Keormasan Tahun 1985, yaitu UU No. 5 Tandn

1985 tentang keharusan semua kekuatan politik mencantumkan Pane asila

sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Selain itu. L-1. No.8

Tahun 1985 juga mengharuskan semua organisasi sosial kemasyarakatan

mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Maka pada kedua Undang-undang tersebut, Pancasila tidak hang a

dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai Anggaran Dasar (AD

bagi seluruh organisasi politik, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.

Hal ini menyebabkan perluasan makna Pancasila yang tidal; sesuai dengan

Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966. jo. Tap. MPR No.V MPR/1973, jo.

Tap MPR No.IX/MPR/1978 dan dipertegas lagi dalam Tap. MPR

No.XVIII/MPR/1998 yang berisi tentang pengembalian kedud

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!