sumber hukum peraturan perundang undangan nasional

Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan

memaksa. Memaksa di sini berarti bila aturan-aturan dilanggar dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” (wellborn) dan sumber hukum “formal”

(kenborn). Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu

dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum. Sedangkan sumber hukum

formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu

sendiri. Macam-macam sumber hukum formal, antara lain:

1. Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu:

a. Undang-undang dalam arti luas (materiil) yaitu setiap peraturan atau hukum/ketetapan yang

isinya berlaku mengikat kepada setiap orang.

b. Undang-undang dalam arti sempit (formal) yaitu setiap peraturan/hukum/ketetapan yang dibuat

oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Agar kita dapat membedakan kedua jenis undang-undang ini, maka undang-undang dalam arti

luas disebut peraturan dan undang-undang dalam arti sempit disebut undang-undang saja.

2. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis)

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama dan

kemudian diterima dan diakui masyarakat.

Dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan dikenal dengan norma yang

harus dipatuhi. Sedangkan dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut

konvensi. Kebiasaan atau hukum tidak tertulis meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi

ditaati oleh seluruh rakyat karena masyarakat yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum

supaya kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, ada 2 (dua)

faktor yang menentukan, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan

diterima oleh yang lainnya.

b. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan.

Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati

serta mempunyai kekuatan mengikat.

Contoh: dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang

selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya menghubungkan antara penjual dengan

pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataannya

praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh

undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas

pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi paling

terkenal, yang kerap dijadikan contoh adalah yurisprudensi mengenai pencurian arus listrik.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam

penafsiran, misalnya:

a. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata.

b. Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.

c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat

dalam undang-undang.

d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang

yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu

sendiri.

4. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan

tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Macam-macam traktat adalah:

a. Traktat multilateral yaitu perjanjian yang dibuat/dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini

bersifat terbuka, misal: PBB.

b. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Sifat traktat bilateral adalah

tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misal : masalah dwi

kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC (Republik Rakyat China).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat atau disampaikan oleh delegasi negara

yang bersangkutan.

b. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.

c. Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat

dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.

d. Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.

Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara traktat tersebut menjadi undang-undang dan

merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

5. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan landasan atau dasar atau

asas-asas penting dalam hukum dan pelaksanaannya. Dalam hukum pemerintahan, kita mengenal

doktrin seperti doktrin dari Montesquieu, yakni Trias Politica yang membagi kekuasaan pemerintah

menjadi tiga bagian yang terpisah.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang

No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Segala peraturan

perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum nasional Indonesia

adalah Pancasila. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh

bertentangan dengan Pancasila.

sumber hukum peraturan perundang undangan nasional 9out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Terimakasih telah Berkunjung dan Semoga Bermanfaat..


Tetap Update dan Dukung Saya Berbagi dengan
⇧⇧⇧ klik Tombol LIKE DI ATAS ⇧⇧⇧
☺☺☺ TERIMAKASIH ☺☺☺

BACA JUGA !!!!